Gila! Pria pura-pura jadi KPK menipu anggota DPR hingga Rp297 juta, modusnya bikin geger dan akhirnya terbongkar!

Kejadian mengejutkan kembali mengguncang publik ketika seorang pria nekat mengaku sebagai anggota KPK gadungan dan diduga melakukan aksi pemerasan terhadap seorang anggota DPR hingga ratusan juta rupiah. Aksi yang awalnya tampak meyakinkan ini akhirnya terbongkar dan membuat banyak pihak tidak percaya dengan keberanian pelaku menjalankan modusnya.

Bagaimana bisa seseorang dengan mudah menyamar sebagai aparat penegak hukum dan melancarkan aksinya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus yang bikin geger ini? Simak kronologi lengkap di FAKTA HITAM, fakta-fakta mengejutkan, serta bagaimana kasus ini akhirnya terungkap hingga menjadi sorotan luas masyarakat.

Modus Penipuan Berkedok Lembaga Antirasuah

Kasus penipuan berkedok aparat penegak hukum kembali mencuat ke publik. Kali ini, seorang pria diduga mengaku sebagai utusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melancarkan aksi pemerasan terhadap seorang anggota DPR dengan nilai mencapai Rp297 juta. Kasus ini langsung menjadi sorotan karena pelaku mengatasnamakan lembaga resmi negara.

Aksi tersebut terbongkar setelah aparat gabungan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan beberapa orang yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Mereka diketahui menggunakan identitas palsu dan mengaku memiliki kedekatan dengan pimpinan KPK untuk meyakinkan korban.

Modus seperti ini dinilai sangat berbahaya karena mencoreng nama lembaga penegak hukum serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Kronologi Aksi Pemerasan Yang Terungkap

Berdasarkan informasi yang beredar, pelaku diduga mulai menjalankan aksinya dengan mendekati korban menggunakan identitas sebagai “utusan pimpinan KPK”. Dengan status palsu tersebut, pelaku mengklaim memiliki kewenangan dalam suatu penanganan perkara.

Dalam prosesnya, pelaku kemudian meminta sejumlah uang dengan dalih tertentu yang berkaitan dengan penanganan masalah hukum. Korban yang merasa tertekan akhirnya menyerahkan uang dengan total mencapai Rp297 juta.

Menurut keterangan aparat dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4), kecurigaan mulai muncul setelah adanya komunikasi lanjutan yang dianggap tidak wajar. Hal ini kemudian mendorong laporan hingga akhirnya aparat melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga: Heboh! 5 Tersangka Kasus Korupsi Petral Diperiksa, Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan

Penangkapan Oleh Aparat Gabungan

Aparat gabungan akhirnya berhasil menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan tersebut. Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dan bukti awal yang menguatkan dugaan tindak pidana.

Dalam operasi tersebut, para pelaku tidak melakukan perlawanan berarti. Mereka kemudian langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak berwenang guna mengungkap peran masing-masing.

Dari hasil awal pemeriksaan, para pelaku diketahui menggunakan modus yang terstruktur dengan mengatasnamakan lembaga KPK untuk meyakinkan korban agar mau menyerahkan uang.

Dugaan Jaringan Dan Motif Pelaku

Penyidik menduga bahwa kasus ini tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan jaringan yang saling bekerja sama. Setiap pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan skenario pemerasan tersebut.

Motif utama yang disorot adalah faktor ekonomi. Para pelaku diduga sengaja memanfaatkan nama besar KPK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara ilegal.

Pihak berwenang masih terus mendalami kemungkinan adanya korban lain serta keterlibatan pihak lain yang lebih luas dalam jaringan ini.

Imbauan Dan Tindak Lanjut Kasus

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai aparat atau utusan lembaga negara tanpa verifikasi resmi. Penyalahgunaan nama institusi seperti KPK dapat merugikan banyak pihak.

Pihak aparat penegak hukum juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan indikasi penipuan serupa. Langkah cepat diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Saat ini, proses hukum terhadap para pelaku masih terus berjalan. Aparat berkomitmen mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan nama lembaga negara.

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
• Gambar Kedua dari bandung.kompas.com