Tulungagung digemparkan oleh OTT KPK yang menyeret sejumlah pejabat, termasuk adik Bupati, dalam operasi penangkapan kasus dugaan korupsi.

Ketegangan terjadi di Tulungagung setelah KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat, termasuk adik Bupati Gatut Sunu Wibowo. Belasan orang dari lingkungan pemerintah dan DPRD turut diamankan dan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan dugaan jaringan korupsi yang melibatkan eksekutif, legislatif, hingga keluarga pejabat.

Simak rangkuman berita paling heboh dan viral yang penuh fakta mengejutkan, siap menambah wawasan dan pengetahuan Anda, hanya di FAKTA HITAM.

Kronologi OTT KPK di Tulungagung

KPK melakukan OTT di Tulungagung pada Jumat, 10 April 2026, dengan mengamankan sekitar 12 orang. Operasi berlangsung di sejumlah titik, termasuk rumah dinas bupati dan kantor dinas terkait. KPK menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penyidikan lanjutan terhadap praktik korupsi di daerah.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan adiknya, Jatmiko Dwi Seputro, diamankan di lokasi berbeda namun dalam satu rangkaian operasi. Keduanya beserta pejabat lain dibawa ke Mapolres Tulungagung untuk pemeriksaan awal. Malam harinya, mereka diangkut menuju Jakarta untuk pemeriksaan lebih intensif oleh penyidik KPK.

KPK mengonfirmasi bahwa OTT ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan. Wakil Ketua KPK menyebut ada indikasi kuat aliran dana ilegal terkait proyek dan jabatan di Tulungagung. KPK menegaskan akan menetapkan status hukum para terperiksa setelah rangkaian pemeriksaan selesai.

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Adik Bupati dan Peran Jatmiko di DPRD

Jatmiko Dwi Seputro, adik Bupati Gatut Sunu, adalah anggota DPRD Tulungagung dari fraksi PDI Perjuangan. Ia dikenal aktif dalam pengambilan kebijakan anggaran dan pengawasan pemerintah daerah. Keterlibatannya dalam OTT membuat publik mempertanyakan interaksi antara eksekutif dan legislatif di Tulungagung.

KPK menegaskan Jatmiko diamankan karena diduga terlibat dalam jaringan korupsi yang sedang diselidiki. Ia diindikasikan mendapat imbalan atau fee terkait proyek dan penganggaran di lingkungan pemkab. KPK menemukan bukti berupa percakapan, transfer uang, dan dokumen keuangan yang menunjukkan koordinasi antara pejabat eksekutif dan legislatif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut Jatmiko masih dalam status pemeriksaan dan belum otomatis tersangka. Namun, KPK mengingatkan bahwa bukti yang sudah terkumpul bisa menjadi dasar penetapan status lebih lanjut. Keterlibatan Jatmiko menegaskan bahwa kasus korupsi di Tulungagung melibatkan jaringan yang lebih luas, tidak hanya individu.

Baca Juga: Benoa Geger, 2 Pria Dibakar Hidup‑Hidup, Ini Fakta Sebenarnya

Motif Korupsi dan Dugaan Pemerasan

KPK mengungkap bahwa OTT di Tulungagung berkaitan dengan dugaan pemerasan dan suap terkait proyek dan jabatan. Pejabat daerah diduga meminta atau menerima sejumlah uang dari kontraktor dan pihak lain sebagai imbalan atas keputusan penganggaran dan pelaksanaan proyek. KPK menemukan jejak pembayaran tidak wajar pada beberapa rekening tertentu.

Selain pemerasan, KPK mencurigai suap dalam pengesahan dan pelaksanaan APBD beberapa tahun terakhir. Indikasi pembagian fee proyek infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi fokus penyelidikan. KPK menemukan pola yang mirip dengan kasus korupsi sebelumnya di Tulungagung, di mana sejumlah pejabat terjerat fee proyek ilegal.

KPK juga menemukan bahwa dana tersebut dialirkan melalui rekening pihak ketiga dan rekening pribadi. Jaringan ini melibatkan beberapa pejabat dan keluarga dekat, termasuk Jatmiko. KPK menyebut temuan ini sebagai dasar kuat untuk menjerat para pelaku dengan pasal korupsi yang berat, jika terbukti terlibat secara langsung.

Dampak Politik dan Sosial di Tulungagung

OTT KPK di Tulungagung menimbulkan guncangan politik di kalangan elite daerah. Keterlibatan Bupati Gatut dan adiknya menandai krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan di kabupaten ini. KPK menegaskan bahwa jaringan korupsi ini diduga sudah berlangsung lama dan menyeret sejumlah pejabat penting.

Masyarakat Tulungagung marah karena dana publik untuk pembangunan diduga diselewengkan. KPK menyebut kerugian negara masih dihitung, namun diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Lembaga ini juga menegaskan akan mengevaluasi setiap proyek yang terindikasi mark up dan tidak sesuai spesifikasi.

KPK akan segera menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat daerah yang diduga terlibat. Kasus ini diharapkan menjadi peringatan agar tidak menyalahgunakan jabatan dan keuangan negara. KPK menegaskan bahwa korupsi tidak ditoleransi dan transparansi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Ikuti terus berita terbaru dan terupdate dari FAKTA HITAM agar selalu mendapatkan informasi terkini seputar dinamika politik, hukum, dan masyarakat.

Sumber Gambar:

• Gambar pertama dari radartulungagung.jawapos.com
• Gambar kedua dari news.detik.com