Pernyataan mengejutkan muncul setelah kabar tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim viral dan memicu berbagai respons publik.

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019-2022 kembali menghebohkan publik. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara plus uang pengganti Rp5,6 triliun oleh jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 13 Mei 2026. Respons emosional Nadiem langsung viral di media sosial.

Simak rangkuman berita paling heboh dan viral yang penuh fakta mengejutkan, siap menambah wawasan dan pengetahuan Anda, hanya di FAKTA HITAM.

Latar Belakang Kasus Korupsi

Pengadaan laptop Chromebook digugat merugikan negara Rp2,1 triliun saat Nadiem menjabat menteri. Jaksa yakini ada mark-up harga dan pengelolaan CDM bermasalah. Sidang tuntutan berlangsung tegang dengan bukti dokumen pengadaan. Kasus ini menjadi salah satu sorotan terbesar dalam sektor pendidikan digital di Indonesia.

Nadiem disebut terbukti bersalah karena persetujuan anggaran tak transparan. Total kerugian negara mencapai angka fantastis dari kontrak vendor. Kasus ini bagian rangkaian korupsi digitalisasi pendidikan era Merdeka Belajar. Proses pengadaan tersebut kini diaudit secara menyeluruh oleh pihak berwenang.

Publik terpecah; pendukung Nadiem anggap ini politik hukum. Kritikus soroti kegagalan pengawasan dana triliunan untuk sekolah. Sidang kini menanti pledoi pada 2 Juni 2026 mendatang. Perdebatan publik terus berkembang di berbagai platform media sosial.

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Tuntutan Jaksa Yang Fantastis

Jaksa tuntut Nadiem 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari, plus uang pengganti Rp809 miliar dan Rp4,8 triliun. Gagal bayar sebulan setelah putusan inkrah tambah 9 tahun penjara. Total potensi 27 tahun kurungan. Tuntutan ini disebut sebagai salah satu yang paling berat dalam sejarah kasus korupsi pendidikan.

Uang pengganti Rp5,681 triliun jauh melebihi kekayaan Nadiem. Jaksa anggap ini bentuk pemulihan kerugian negara akibat kontrak CDM. Tuntutan ini rekor tertinggi kasus korupsi tunggal. Besarnya angka tersebut memicu diskusi luas mengenai proporsionalitas hukuman.

Sidang tuntutan Rabu sore penuh wartawan. Nadiem hadir dengan wajah tegang sepanjang dua jam pembacaan reqyutor. Pengadilan Tipikor jadi sorotan nasional pasca-vonis rekanannya Ibam. Situasi sidang berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.

Baca Juga: Geger Batam! Sindikat Judi Online Internasional Digerebek, 24 WNA Ditangkap

Respons Emosional Nadiem

“Sangat, sangat, sangat mengecewakan,” kata Nadiem usai sidang sambil menahan tangis. Ia bingung tuntutannya lebih berat dari teroris atau pembunuh. “Rekor. Lebih besar dari kriminal lain. 18 plus 9,” tegasnya. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan media nasional.

Nadiem patah hati karena cinta negara, tak sesal masuk pemerintahan. “Hasil kerja keras anak muda untuk transparansi dan teknologi dibalas begini.” Ia bantah ada unsur korupsi atau kesalahan administrasi. Ia juga menegaskan akan melawan tuduhan tersebut hingga akhir proses hukum.

Video Nadiem menangis keluar pengadilan viral dalam hitungan jam. “Kenapa tuntutan saya lebih besar dari pembunuh? Dari teroris?” tanyanya retoris. Dukungan netizen membanjiri media sosial. Tagar terkait kasus ini sempat menjadi trending di berbagai platform.

Dampak Hukum dan Sosial

Kasus ini uji integritas reformasi pendidikan pasca-Nadiem. Publik khawatir program Merdeka Belajar terhenti. Pengganti menteri diminta transparan urus sisa kasus pengadaan laptop. Pemerintah diharapkan segera memastikan stabilitas sistem pendidikan nasional.

Jaksa diduga ingin pastikan Nadiem tak bebas cepat. Tuntutan ekstrem picu spekulasi motif politik. Pengamat hukum sebut ini tak proporsional dengan bukti primer. Perdebatan antara aspek hukum dan politik semakin menguat di ruang publik.

Nadiem rencanakan pembelaan kuat dengan saksi ahli teknologi. Masyarakat tunggu putusan hakim yang adil. Kasus jadi pelajaran berat birokrasi digital di Indonesia. Putusan akhir akan menjadi preseden penting bagi kasus serupa di masa depan.

Ikuti terus berita terbaru dan terupdate dari FAKTA HITAM agar selalu mendapatkan informasi terkini seputar dinamika politik, hukum, dan masyarakat.

Sumber Gambar:

• Gambar pertama dari nasional.kompas.com
• Gambar kedua dari mediaindonesia.com