Dana penanggulangan bencana yang seharusnya mendukung kebutuhan darurat kini menjadi sorotan setelah KPK mengungkap dugaan pemanfaatannya untuk kepentingan pribadi.

Aliran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB disebut berkaitan dengan pembelian saham perusahaan. Simak ulasan lengkapnya dari FAKTA HITAM.

KPK Ungkap Aliran Dana BNPB ke Perusahaan Terafiliasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap aliran Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan. Ia merupakan adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa dana tersebut diduga dimanfaatkan Bima untuk kepentingan pribadi. Salah satu penggunaan yang disorot penyidik adalah pembelian saham PT MDLA melalui PT AVE.

Temuan ini menjadi perhatian karena DSP memiliki peran penting dalam mendukung penanganan keadaan darurat, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu, penelusuran aliran dana diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Kepemilikan Saham PT MDLA Bernilai Puluhan Miliar

Menurut keterangan Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, PT AVE tercatat memiliki 150,4 juta lembar saham PT MDLA atau sekitar 1,07 persen dari total saham perusahaan tersebut.

Berdasarkan nilai saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar, kepemilikan itu setara dengan sekitar Rp30,98 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu poin yang disoroti dalam penelusuran dugaan penggunaan dana BNPB.

Meski demikian, nilai kepemilikan saham tidak serta-merta menjelaskan seluruh aliran dana yang sedang diperiksa. Penyidik perlu menelusuri sumber dana, proses transaksi, serta pihak-pihak yang terlibat untuk memperjelas duduk perkara.

Baca Juga: Jadi Sorotan! Buk Sherly Diduga Dilarang Berbicara saat Rapat DPRD, Ini yang Bikin Penasaran

Penelusuran KPK Jadi Sorotan Publik

Pengungkapan ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kebencanaan. Dana yang disiapkan untuk situasi darurat perlu digunakan secara tepat agar kebutuhan masyarakat terdampak tidak terabaikan.

Selanjutnya, publik menantikan perkembangan penyidikan KPK untuk mengetahui bagaimana dana tersebut mengalir dan siapa saja yang bertanggung jawab. Proses hukum diharapkan dapat mengungkap fakta secara menyeluruh berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.

Jangan sampai ketinggalan kabar terbaru yang sedang menjadi sorotan publik! Kunjungi Telegram FAKTA HITAM untuk mendapatkan informasi terkini, fakta di balik peristiwa, serta berita yang perlu kamu ketahui.