Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan memicu gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat.

Mereka mendesak pemerintah meningkatkan penanganan kebakaran yang dinilai berdampak luas terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas warga. Tuntutan penetapan status bencana nasional pun menguat, sementara publik menanti langkah nyata dari pemerintah.

Temukan Fakta di Balik Berita Bersama FAKTA HITAM!

Aliansi Rakyat Turun Menyuarakan Tuntutan

Pada 22 Oktober 2026, massa dari Aliansi Amarah Rakyat Kalsel bersama mahasiswa dan masyarakat mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Selatan. Mereka meminta pemerintah lebih serius menangani karhutla yang menjadi keresahan warga.

Aksi tersebut berlangsung di tengah desakan agar pemerintah memperkuat penanganan kebakaran dan dampak kabut asap. Massa ingin suara masyarakat terdampak mendapat perhatian lebih besar.

Mereka juga mendorong komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan warga. Bagi peserta aksi, penanganan bencana harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Status Bencana Nasional Jadi Sorotan

Salah satu tuntutan utama massa ialah penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka berharap status tersebut dapat memperkuat koordinasi serta dukungan pemerintah pusat dalam menangani dampak kebakaran.

Desakan serupa juga disampaikan mahasiswa di Kabupaten Balangan pada 20 Oktober 2026. Mereka menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan warga dan meminta penanganan menjadi prioritas.

Namun, penetapan status bencana nasional tetap membutuhkan penilaian berdasarkan ketentuan dan kondisi yang terverifikasi. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan pertimbangan serta langkah penanganan secara terbuka.

Baca Juga: Greenpeace Geram! Spanduk “Apa Kerja Pemerintah?” Dibentangkan, Krisis Iklim Jadi Sorotan

Dampak Karhutla Picu Kekhawatiran

Kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta warga dengan kondisi kesehatan rentan.

Selain itu, kebakaran mengancam ekosistem dan dapat menghambat kegiatan ekonomi warga. Situasi ini membuat penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat sekaligus perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Karena itu, warga berharap pemerintah memperkuat layanan kesehatan, menyediakan bantuan yang diperlukan, dan memastikan petugas serta relawan memperoleh dukungan memadai.

Pemerintah Didesak Bertindak Nyata

Dalam audiensi di DPRD Kalsel, massa meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan janji, tetapi juga mempercepat penanganan karhutla. Mereka ingin upaya pencegahan dan pemadaman berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, penegakan hukum juga menjadi perhatian. Setiap dugaan pelanggaran perlu diselidiki secara objektif agar pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai aturan.

Publik kini menanti tindak lanjut pemerintah atas berbagai tuntutan tersebut. Keterbukaan informasi dan evaluasi berkala penting untuk memastikan langkah yang diambil benar-benar memberikan hasil.

Kesimpulan

Desakan Aliansi Amarah Rakyat Kalsel mencerminkan besarnya perhatian masyarakat terhadap penanganan karhutla. Penetapan status bencana nasional menjadi salah satu tuntutan, sementara perlindungan warga, transparansi, dan penegakan hukum tetap harus menjadi prioritas.

Kini, masyarakat menunggu bukti nyata bahwa keselamatan warga benar-benar menjadi perhatian utama pemerintah. Tetap kritis, jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, dan ikuti terus perkembangan berita bersama FAKTA HITAM!