Penggeledahan tersebut berlangsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya. Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik masih menjalankan proses penggeledahan pada Kamis (24/9/2026). KPK juga menyatakan akan menyampaikan perkembangan perkara setelah kegiatan tersebut selesai. Simak ulasan lengkapnya dari FAKTA HITAM.

KPK Kembali Bergerak di Jawa Timur

Penggeledahan Kanwil BPN Jatim berlangsung sehari setelah penyidik mendatangi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada kegiatan di Mojokerto, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Penyidik juga menemukan sejumlah amplop berisi uang. KPK menyebut uang tersebut diduga berasal dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan BPN Kota Mojokerto. Penyidik masih melakukan penghitungan serta pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut.

Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih mengembangkan informasi dan mencari alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan.

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Kasusnya Berkaitan dengan Pengurusan HGB

Perkara yang tengah KPK usut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) serta dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Salah satu perkara yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka berasal dari unsur Kementerian ATR/BPN, pihak swasta, serta pihak lain yang menurut penyidik memiliki keterkaitan dengan perkara.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Kota Madiun Masuk Babak Baru, KPK Periksa Sejumlah Saksi

Nama Lampri Ikut Muncul dalam Penyidikan

Salah satu nama yang mendapat perhatian dalam perkara ini adalah Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Lampri pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.

Riwayat jabatan itu menjadi salah satu konteks yang membuat penggeledahan di Kanwil BPN Jatim menarik perhatian. Namun, keterkaitan lokasi penggeledahan dengan penyidikan tetap perlu dilihat berdasarkan bukti dan penjelasan resmi KPK.

KPK juga sebelumnya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi lain, termasuk kantor dan tempat yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara. Dari rangkaian tersebut, penyidik mengumpulkan dokumen, barang bukti elektronik, serta informasi yang dinilai relevan dengan penyidikan.

Suasana Kanwil BPN Jatim Saat Digeledah

Proses penggeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur berlangsung pada Kamis siang hingga sore. Area sekitar gedung tampak relatif lengang. Petugas keamanan juga membatasi akses awak media ke bagian dalam kantor selama penyidik menjalankan tugasnya.

Kondisi tersebut membuat informasi mengenai barang bukti yang ditemukan di lokasi belum banyak diketahui. KPK sendiri menyampaikan bahwa penggeledahan masih berlangsung dan hasilnya akan diinformasikan setelah proses selesai.

Situasi ini juga membuat publik masih perlu menunggu keterangan resmi mengenai dokumen, perangkat elektronik, atau barang lain yang mungkin diamankan dari lokasi.

KPK Janjikan Perkembangan Kasus Disampaikan Terbuka

Budi Prasetyo mengatakan KPK akan menyampaikan perkembangan penyidikan sebagai bagian dari komitmen terhadap proses hukum yang transparan. Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa penyidik masih bekerja untuk melengkapi bukti sebelum memberikan informasi lebih jauh.

Dengan penggeledahan di Kanwil BPN Jatim, penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN kini terus berkembang. Publik masih menunggu hasil pemeriksaan barang bukti dan informasi lanjutan dari KPK untuk mengetahui sejauh mana hubungan lokasi tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.