Dugaan korupsi pakan dan perawatan satwa KBS senilai Rp10,2 miliar disorot legislator, Daniel Johan mendesak pengusutan tuntas dan audit nasional.

Daniel menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut dugaan kerugian keuangan negara. Menurutnya, pengelolaan anggaran konservasi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan satwa yang berada dalam tanggung jawab lembaga tersebut. Simak ulasan lengkapnya dari FAKTA HITAM.

Dugaan Korupsi Pakan Satwa Capai Rp10,2 Miliar

Kasus di KBS menjadi perhatian setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Choirul Anwar sebagai tersangka. Aparat menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran pakan dan perawatan satwa.

Daniel meminta penegak hukum tidak berhenti pada satu nama. Ia mendorong penyidik menelusuri seluruh aliran anggaran dan mencari pihak lain yang mungkin memiliki peran dalam perkara tersebut.

“Perkara ini harus diusut secara tuntas karena menyangkut bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh mandat negara dalam melindungi satwa dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, proses hukum harus memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana pengelolaan anggaran berjalan dan siapa saja yang bertanggung jawab.

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Satwa Tak Bisa Bicara, Dampaknya Bisa Sangat Serius

Daniel menyoroti dampak dugaan penyelewengan anggaran terhadap kondisi satwa. Ia menyebut persoalan pakan dan perawatan dapat memengaruhi kesehatan hewan, termasuk risiko kekurangan gizi hingga kematian.

Situasi tersebut membuat perkara KBS terasa berbeda dari kasus korupsi anggaran pada umumnya. Satwa tidak dapat menyampaikan keluhan ketika mereka kekurangan makanan atau membutuhkan perawatan medis.

Karena itu, Daniel menilai negara harus memastikan setiap rupiah anggaran konservasi benar-benar memberikan manfaat bagi satwa. Pemerintah juga perlu memastikan pengelola memenuhi kebutuhan dasar hewan secara konsisten.

“Negara memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap rupiah anggaran konservasi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” tegas Daniel.

Baca Juga: Rp35,7 M Diduga Dikorupsi! KPK Mulai Bedah Keuangan Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Legislator Dorong Audit Nasional Lembaga Konservasi

Daniel meminta pemerintah menjadikan kasus KBS sebagai momentum untuk mengevaluasi tata kelola lembaga konservasi di seluruh Indonesia. Ia mendorong pemerintah melakukan audit nasional agar persoalan serupa tidak berulang di tempat lain.

Audit tersebut, kata Daniel, tidak cukup hanya memeriksa laporan keuangan. Pemerintah juga perlu melihat kualitas pakan, layanan kesehatan veteriner, kondisi kandang, serta penerapan standar kesejahteraan satwa.

Dengan pemeriksaan yang lebih menyeluruh, pemerintah dapat mengetahui apakah lembaga konservasi benar-benar menjalankan tugas sesuai standar. Audit juga dapat membantu menemukan celah pengawasan yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan anggaran.

Transparansi Anggaran Jadi Sorotan Utama

Selain audit, Daniel mendorong pemerintah membangun sistem transparansi anggaran konservasi berbasis kinerja. Sistem tersebut dapat membantu masyarakat dan lembaga pengawas melihat penggunaan anggaran secara lebih jelas.

Belanja untuk pakan satwa, layanan dokter hewan, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi perlu memiliki indikator yang terukur. Pemerintah juga perlu memastikan setiap pengeluaran memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan dan target pengelolaan satwa.

Daniel menilai langkah tersebut penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Masyarakat tentu ingin mengetahui bahwa anggaran konservasi benar-benar mendukung perlindungan satwa, bukan justru membuka ruang penyimpangan.

“Reformasi tata kelola lembaga konservasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kesejahteraan satwa benar-benar terjamin,” ujarnya.

Kondisi Satwa KBS Harus Tetap Jadi Prioritas

Daniel juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kondisi satwa selama proses hukum berlangsung. Penanganan perkara harus berjalan, tetapi kebutuhan hewan tetap harus terpenuhi setiap hari.

Kementerian dan lembaga terkait perlu memastikan ketersediaan pakan, layanan kesehatan, kebersihan kandang, serta kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah juga harus mengawasi pengelolaan satwa agar proses hukum tidak menimbulkan masalah baru.

“Selain penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, pemerintah perlu memastikan kondisi satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya tidak menjadi korban lanjutan akibat perkara ini,” kata Daniel.

Kasus dugaan korupsi di KBS akhirnya membuka pembicaraan yang lebih luas mengenai tata kelola konservasi. Penegakan hukum menjadi satu bagian penting, tetapi pengawasan, transparansi, dan kesejahteraan satwa juga membutuhkan perhatian serius.