Presiden Prabowo mempersilakan KPK menindak pejabat pemerintah yang terbukti korupsi, sementara KPK menilai pernyataan tersebut sebagai dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

Prabowo mengatakan dirinya mempersilakan KPK mengambil langkah hukum selama lembaga tersebut memiliki bukti yang cukup. Ia juga menegaskan bahwa pejabat yang tersangkut perkara harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari KPK. Lembaga antirasuah tersebut menilai sikap Presiden sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Simak ulasan lengkapnya dari FAKTA HITAM.

Prabowo Persilakan KPK Tindak Pejabat Jika Ada Bukti

Dalam keterangannya, Prabowo menceritakan bahwa KPK pernah datang dan menyampaikan informasi mengenai seorang pejabat. Saat itu, KPK juga meminta izin untuk melakukan penahanan terhadap pejabat tersebut.

Prabowo kemudian mempertanyakan bukti yang dimiliki KPK. Menurutnya, jika penyidik memiliki bukti yang cukup, proses hukum dapat berjalan sesuai aturan.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam program Prabowo Menjawab yang tayang pada Kamis, 17 September 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya wakil menteri yang kemudian ditangkap KPK dalam perkara korupsi.

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

KPK Sebut Pernyataan Prabowo sebagai Dukungan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya memandang pernyataan Prabowo sebagai bentuk kepercayaan terhadap kerja pemberantasan korupsi. KPK tetap menempatkan bukti dan ketentuan hukum sebagai dasar dalam setiap proses penegakan hukum.

Menurut Budi, dukungan tersebut penting karena pemberantasan korupsi membutuhkan kerja bersama. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib dan berintegritas.

KPK juga menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan berdasarkan alat bukti yang tersedia. Dengan prinsip tersebut, dukungan politik tidak menggantikan proses pembuktian dalam penanganan perkara.

Baca Juga: Kejagung Usut Dugaan Korupsi KSO Migas, Data Digital dan Berkas Bapenda Bekasi Diperiksa

Korupsi Dinilai Bisa Ganggu Pelayanan Publik

Budi menjelaskan bahwa dampak korupsi tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Praktik tersebut juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang masyarakat terima sehari-hari.

Ia mencontohkan pungutan liar, suap, gratifikasi, dan pemerasan yang terjadi dalam pelayanan publik. Praktik semacam itu dapat membuat masyarakat menghadapi layanan berdasarkan kemampuan membayar, bukan berdasarkan kebutuhan dan hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Karena itu, KPK melihat pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pelayanan publik yang bersih menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.

KPK Tegaskan Penindakan Tetap Berdasarkan Hukum

Budi mengatakan KPK akan terus menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Setiap perkara tetap membutuhkan proses pemeriksaan serta bukti yang mendukung dugaan tindak pidana.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena proses penegakan hukum harus mengikuti ketentuan yang berlaku. KPK tidak hanya menerima laporan atau informasi, tetapi juga harus menguji fakta dan alat bukti sebelum mengambil langkah hukum.

Dengan mekanisme tersebut, lembaga antirasuah memiliki dasar dalam menentukan tindakan terhadap pihak yang diduga terlibat perkara korupsi.

Prabowo Sebut Pejabat Harus Bertanggung Jawab

Dalam pernyataannya, Prabowo juga menegaskan bahwa posisi sebagai pejabat pemerintah tidak menghilangkan tanggung jawab seseorang ketika berhadapan dengan proses hukum.

Ia menyinggung kasus seorang wakil menteri yang akhirnya ditangkap KPK setelah sebelumnya membicarakan persoalan tersebut dengan lembaga antirasuah. Menurut Prabowo, tindakan seorang pejabat tetap menjadi tanggung jawab pribadi pejabat tersebut.

Sikap yang disampaikan Prabowo dan respons KPK sama-sama menempatkan bukti serta aturan hukum sebagai dasar penanganan perkara. Selanjutnya, proses hukum terhadap setiap dugaan korupsi tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang dimiliki penyidik.