Kejaksaan Agung menahan Ketua Ombudsman RI terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan sektor pertambangan nikel di Indonesia.

Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menahan Hery Susanto, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025. Penahanan dilakukan di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari mulai Kamis, 16 April 2026, setelah Hery diduga terima suap Rp1,5 miliar.

Simak rangkuman berita paling heboh dan viral yang penuh fakta mengejutkan, siap menambah wawasan dan pengetahuan Anda, hanya di FAKTA HITAM.

Kronologi Penangkapan Hery Susanto

Kejagung mengumumkan penetapan tersangka melalui konferensi pers pada Kamis pagi. Hery Susanto (HS) digiring keluar gedung Jampidsus Kejagung pukul 11.19 WIB dengan rompi tahanan merah muda dan borgol. “Hari ini tim penyidik menetapkan HS sebagai tersangka,” ujar Dirdik Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi. Proses ini disaksikan banyak wartawan di lokasi.

Kasus bermula dari sengketa PT TSHI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) soal perhitungan PNBP. Perusahaan tambang nikel ini hubungi Hery saat ia masih Komisioner Ombudsman. Penyidikan berlangsung sejak awal 2026 berdasarkan bukti cukup. Tim Kejagung teliti catat setiap transaksi keuangan terkait.

Hery langsung ditahan usai pemeriksaan intensif. Kejagung jerat dengan Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP. Penangkapan ini jadi sorotan karena posisi Hery baru terpilih periode 2026-2031. Keluarga Hery belum beri keterangan resmi terkait kasus ini.

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Penyebab Terlibat Dalam Kasus Korupsi Nikel

PT TSHI hadapi masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas tambang nikel Sulawesi Tenggara. Perusahaan cari jalan keluar melalui intervensi Hery Susanto. Diduga, Hery urus penyelesaian sengketa demi keuntungan perusahaan. Masalah PNBP ini sering jadi celah korupsi di sektor tambang.

Modusnya, Hery terima uang Rp1,5 miliar sebagai imbalan fasilitasi ke Kemenhut. Perbuatan ini terjadi saat Hery jabat Komisioner Ombudsman yang seharusnya lindungi pelayanan publik. Penyalahgunaan wewenang jadi pemicu utama kasus. Uang suap itu diserahkan lewat perantara agar tidak ketahuan.

Latar belakang kasus nikel periode panjang 2013-2025 tunjukkan praktik sistematis. Korupsi tata kelola tambang sering libatkan pejabat tinggi demi proyek bernilai triliunan. Hery kena imbas investigasi mendalam Kejagung. Sektor nikel memang rawan karena nilainya fantastis.

Baca Juga: Terkuak! HP Misterius Jadi Kunci Kasus Pembunuhan Pedagang di Tapanuli Selatan

Dampak Luas Bagi Lembaga Ombudsman dan Publik

Penahanan Hery goyang kredibilitas Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik. Masyarakat ragu efektivitas lembaga yang pimpinannya terjerat korupsi. Kasus ini picu tuntutan transparansi internal Ombudsman. Banyak warga kecewa karena lembaga ini seharusnya bersih.

Dampak hukum lanjutkan sorotan pada sektor tambang nikel Sultra. Investor khawatir stabilitas regulasi PNBP, potensi rugi negara capai miliaran rupiah. Opini publik anggap ini bukti korupsi merembet ke lembaga negara. Harga saham perusahaan tambang mulai turun.

Secara politik, kasus percepat reformasi antikorupsi di era pemerintahan baru. Media nasional soroti konflik kepentingan pejabat. Ombudsman sementara pimpin Wakil Ketua hingga proses hukum selesai. DPR RI minta laporan lengkap dari Kejagung.

Respons Hukum dan Penangkahan Kasus

Kejagung terapkan penahanan 20 hari untuk cegah Hery manipulasi bukti. Tim Jampidsus lanjut kumpul alat bukti tambahan dari saksi PT TSHI dan Kemenhut. “Bukti sudah cukup kuat,” tegas Syarief Sulaeman Nahdi. Penyidik periksa rekening bank dan aset tersangka.

Ombudsman RI keluarkan pernyataan resmi hormati proses hukum. Lembaga janji investigasi internal cegah kasus serupa. Pemerintah pusat pantau dampak pada pengawasan maladministrasi nasional. Langkah ini tunjukkan komitmen bersih-bersih internal.

Ke depan, Kejagung target sidang cepat dengan dakwaan maksimal. Pakar hukum sarankan audit menyeluruh RKAB tambang nikel. Kasus ini jadi pelajaran perkuat integritas pejabat publik. Masyarakat harap tidak ada lagi pejabat korup di lembaga pengawas.

Ikuti terus berita terbaru dan terupdate dari FAKTA HITAM agar selalu mendapatkan informasi terkini seputar dinamika politik, hukum, dan masyarakat.

Sumber Gambar:

• Gambar pertama dari asatunews.co.id
• Gambar kedua dari cnnindonesia.com