Jaksa Filipina mendakwa Martin Romualdez, sepupu Presiden Ferdinand Marcos, terkait dugaan proyek pengendalian banjir fiktif yang menyedot banyak dana publik pun.

Kasus ini menarik perhatian karena penyelidikan menyasar sejumlah politikus, pejabat pemerintah, hingga pengusaha konstruksi. Mereka diduga menggunakan proyek pengendalian banjir sebagai bagian dari skema untuk mengalihkan uang negara. Simak ulasan lengkapnya dari FAKTA HITAM.

Dugaan Proyek “Hantu” Jadi Sorotan

Persoalan ini bermula dari sorotan terhadap pembangunan infrastruktur yang disebut sebagai proyek “hantu”. Istilah tersebut merujuk pada proyek yang tercatat dalam anggaran, tetapi diduga tidak pernah benar-benar ada atau tidak sesuai dengan laporan pelaksanaannya.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya menyoroti persoalan tersebut dalam pidato publik lebih dari setahun lalu. Sejak saat itu, penyelidikan berkembang dan menyeret semakin banyak nama yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan anggaran proyek.

Dana yang seharusnya digunakan untuk mengatasi persoalan banjir justru menjadi perhatian aparat penegak hukum. Nilainya pun tidak kecil karena dugaan penyimpangan tersebut mencapai miliaran peso.

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Martin Romualdez Didakwa Kasus Plunder

Ombudsman Filipina Jesus Crispin Remulla mengatakan dakwaan terhadap Romualdez berkaitan dengan dugaan suap, penyisipan anggaran yang tidak semestinya, serta alokasi proyek dengan nilai total sekitar 7,4 miliar peso.

Jaksa menggunakan dakwaan plunder dalam perkara tersebut. Di Filipina, plunder merupakan tindak pidana korupsi dalam skala besar dengan ancaman hukuman berat. Terdakwa dalam perkara semacam ini juga tidak dapat memperoleh pembebasan dengan jaminan.

Romualdez sendiri berulang kali membantah melakukan pelanggaran. Remulla menegaskan bahwa proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan tidak akan memilih-milih nama berdasarkan posisi atau hubungan politik.

Baca Juga: Terungkap! PT TPL Jadi Tersangka Korporasi dalam Dugaan Korupsi Transfer Pricing Penjualan Bubur Kertas

Jaksa Siapkan Perkara Tambahan

Perkara yang melibatkan Romualdez kemungkinan belum berhenti pada dakwaan pertama. Remulla mengatakan jaksa berencana mengajukan perkara tambahan terhadap Romualdez dan sejumlah pihak lain yang diduga terhubung dengan skandal proyek pengendalian banjir.

Mantan anggota parlemen Elizaldy Co juga terseret dalam penyelidikan. Selain itu, sejumlah pengusaha konstruksi dan pejabat pemerintah ikut menjadi bagian dari perkara yang terus berkembang.

Aparat menduga para pihak tersebut bekerja sama untuk mengumpulkan kekayaan secara ilegal dengan memanfaatkan dana pemerintah. Penyidik kini berupaya mengurai hubungan antara alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, dan aliran uang yang muncul dalam perkara.

Romualdez Pernah Mundur dari Ketua DPR

Nama Romualdez sebenarnya sudah muncul dalam penyelidikan sejak tahun lalu. Pada September 2025, ia mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR Filipina setelah penyelidikan skandal proyek pengendalian banjir semakin meluas.

Saat itu, Romualdez menyatakan pengunduran dirinya bertujuan memberi ruang kepada penyidik agar dapat menjalankan tugas tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Meski kehilangan posisi sebagai Ketua DPR, ia tetap menjalankan tugas sebagai anggota parlemen.

Sepanjang setahun terakhir, jaksa juga telah membawa sejumlah perkara yang melibatkan anggota dan mantan anggota parlemen, pejabat pekerjaan umum, serta perwakilan perusahaan konstruksi. Perkembangan tersebut menunjukkan luasnya penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran.

Kasus Ini Kembali Soroti Korupsi di Filipina

Skandal proyek fiktif ini kembali membuka persoalan lama di Filipina mengenai korupsi dan pengelolaan uang publik. Negara dengan populasi sekitar 112 juta jiwa itu masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan anggaran pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.

Proyek pengendalian banjir menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga ketika hujan deras dan banjir melanda berbagai wilayah. Jika anggaran untuk kebutuhan tersebut masuk ke skema korupsi, dampaknya tidak hanya berupa kerugian negara.

Pengacara Romualdez, Ade Fajardo, mengatakan kliennya akan menghadapi tuduhan melalui jalur hukum. Ia meminta proses persidangan berjalan secara adil dengan mengutamakan bukti dan kebenaran.

Dengan kemungkinan munculnya dakwaan tambahan, perhatian publik kini tertuju pada langkah jaksa berikutnya. Kasus ini juga akan menjadi ujian bagi pemerintah Filipina dalam membuktikan bahwa penyelidikan korupsi dapat menyentuh siapa pun, termasuk tokoh politik yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan.