Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Cabang BNI Jember berinisial MFH sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif.

Nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp41,48 miliar dan menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian publik. Penyidik menduga MFH tidak bekerja sendiri. Ia diduga berkolaborasi dengan tiga pimpinan perusahaan swasta untuk meloloskan pengajuan KUR menggunakan dokumen yang dipalsukan. Dugaan tersebut kini masih terus didalami melalui proses hukum yang sedang berjalan. Simak ulasan lengkapnya dari FAKTA HITAM.

Eks Kepala Cabang BNI Jember Resmi Jadi Tersangka

Penetapan status tersangka terhadap MFH dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Program yang seharusnya membantu pelaku usaha kecil justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Dalam penyidikan, MFH diduga menyetujui pencairan kredit tanpa menjalankan prosedur verifikasi lapangan. Langkah tersebut diduga membuka peluang munculnya ratusan pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Penyidik juga mendalami peran pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam proses pengajuan hingga pencairan dana KUR tersebut.

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Modus Dugaan Korupsi KUR Fiktif Mulai Terungkap

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga memalsukan dokumen sebagai syarat pengajuan kredit. Berkas tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh persetujuan pencairan dana tanpa pemeriksaan langsung kepada calon penerima.

Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara terstruktur. Verifikasi lapangan yang menjadi bagian penting dalam proses penyaluran kredit diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Akibatnya, dana KUR dengan nilai puluhan miliar rupiah berhasil dicairkan meski banyak data pengajuan diduga tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Baca Juga: Terbongkar! Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp24,55 Miliar, 391 Klaim Fiktif Jadi Sorotan Selama 10 Tahun

Data 900 Petani Diduga Dipakai Tanpa Sepengetahuan

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah dugaan penggunaan data milik sekitar 900 petani. Para pelaku diduga memanfaatkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dengan alasan pendataan bantuan sosial.

Namun, data tersebut diduga justru dipakai untuk mengajukan kredit KUR. Banyak petani mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman maupun menerima dana dari program tersebut.

Akibat dugaan penyalahgunaan identitas itu, ratusan petani kini berpotensi masuk daftar hitam perbankan karena sistem mencatat mereka memiliki kredit bermasalah.

Kerugian Tak Hanya Negara, Petani Ikut Menanggung Dampak

Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp41,48 miliar. Dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat yang identitasnya diduga digunakan tanpa izin.

Status kredit bermasalah dapat menyulitkan para petani saat ingin mengajukan pinjaman resmi di masa depan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses pembiayaan yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

Penyidik masih terus mendalami jumlah korban serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengalami kerugian serupa.

BNI Dukung Proses Hukum dan Perkuat Pengawasan

Menanggapi perkara tersebut, BNI menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Bank juga menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu penyidikan.

Selain itu, BNI menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Evaluasi terhadap prosedur penyaluran kredit juga akan terus dilakukan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kasus dugaan korupsi KUR fiktif ini masih berada dalam tahap penyidikan. Seluruh dugaan yang disampaikan penyidik akan dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pengadilan menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap.