Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Satpol PP Jembrana masuk tahap penyidikan, 12 pegawai diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran.

Pemeriksaan tersebut menyasar sejumlah pegawai, mulai dari staf hingga kepala bidang (kabid). Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran berjalan serta apakah terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya. Simak ulasan lengkapnya dari FAKTA HITAM.

12 Pegawai Satpol PP Jembrana Diperiksa

Sebanyak 12 pegawai Satpol PP Jembrana telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejari Jembrana. Pemeriksaan terhadap para saksi berlangsung sejak sekitar dua bulan lalu dan masih berlanjut hingga Selasa (11/8/2026).

Belasan pegawai tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyidikan karena mereka diduga mengetahui proses pengadaan dan penggunaan anggaran di lingkungan Satpol PP. Penyidik perlu menggali informasi dari berbagai pihak sebelum menentukan arah perkara.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jembrana, Dwi Prima Satya, membenarkan proses penyidikan tersebut. Ia mengatakan tim masih mendalami alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan sejumlah kegiatan.

“Benar kami lagi melakukan penyidikan di Satpol PP. Sementara benar (dugaan korupsi) karena kami juga masih mendalami alat bukti dan barang bukti terkait kegiatan-kegiatan,” kata Dwi saat dikonfirmasi detikBali, Sabtu (15/8/2026).

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Dugaan Korupsi Berlangsung Selama Empat Tahun

Penyidik mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Satpol PP Jembrana pada periode 2022 sampai 2025. Rentang waktu yang cukup panjang membuat penyidik harus memeriksa berbagai dokumen dan pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Proses pemeriksaan tidak hanya bertujuan mencari pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Penyidik juga perlu memastikan alur penggunaan anggaran serta mekanisme pengadaan yang berlangsung selama periode tersebut.

Dengan memeriksa pegawai dari berbagai posisi, kejaksaan dapat membandingkan keterangan satu pihak dengan pihak lainnya. Langkah tersebut penting untuk menyusun konstruksi perkara secara lebih jelas.

Baca Juga: 6 Terdakwa Korupsi Pelindo Surabaya Divonis 4 Tahun, Lalu Siapa Ganti Rp13,215 Miliar?

BBM hingga Gaji PPPK Paruh Waktu Ikut Disorot

Dugaan penyelewengan anggaran disebut mencakup beberapa pos. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional. Selain itu, penyidik juga menelusuri biaya servis kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung kegiatan Satpol PP.

Pos pembayaran gaji pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu juga masuk dalam penelusuran. Penyidik perlu memastikan apakah seluruh pembayaran tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memiliki dasar administrasi yang jelas.

Sejumlah pos anggaran tersebut kini menjadi bagian dari materi pemeriksaan. Namun, kejaksaan belum menyampaikan secara rinci nilai kerugian negara maupun bentuk penyimpangan yang terjadi karena proses penyidikan masih berjalan.

Kejari Jembrana Masih Kumpulkan Alat Bukti

Tim penyidik Pidsus Kejari Jembrana belum berhenti pada pemeriksaan 12 pegawai. Mereka masih mengumpulkan dokumen, keterangan saksi, serta barang bukti yang dapat membantu mengungkap dugaan penyelewengan anggaran.

Pengumpulan bukti menjadi tahap penting sebelum penyidik menentukan pihak yang bertanggung jawab. Kejaksaan juga perlu memastikan dugaan pelanggaran memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup.

Karena itu, pemeriksaan terhadap pegawai Satpol PP tidak otomatis berarti mereka menjadi tersangka. Status setiap orang dalam perkara akan bergantung pada hasil penyidikan dan bukti yang ditemukan oleh tim kejaksaan.

Nasib Perkara Menunggu Hasil Penyidikan

Hingga kini, Kejari Jembrana masih fokus memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut. Penyidik perlu mengurai bagaimana anggaran digunakan, siapa saja yang terlibat dalam proses pengadaan, serta apakah terdapat keuntungan atau kerugian negara akibat tindakan tersebut.

Kejaksaan juga belum mengungkap nilai pasti kerugian negara dalam perkara ini. Informasi tersebut kemungkinan baru dapat disampaikan setelah penyidik menyelesaikan proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti.

Kasus ini pun masih berkembang. Pemeriksaan terhadap 12 pegawai menjadi salah satu langkah Kejari Jembrana untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Satpol PP selama 2022 hingga 2025. Publik kini menunggu hasil penyidikan dan siapa yang nantinya harus bertanggung jawab jika penyidik menemukan bukti tindak pidana korupsi.