Bentrok Maut Flores Timur Pecah! Sengketa Lahan Kopdes Merah Putih Tewaskan 3 Orang
Bentrokan maut di Flores Timur diduga dipicu sengketa batas tanah dan klaim lokasi Kopdes Merah Putih hingga menewaskan tiga warga.
Kericuhan yang terjadi pada Sabtu (18/7/2026) tersebut menimbulkan korban jiwa. Tiga warga meninggal dunia, lima orang mengalami luka, dan sekitar 20 rumah terbakar akibat bentrokan yang melibatkan dua kelompok warga.
FAKTA HITAM akan mengulas bentrokan maut yang terjadi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Konflik antarwarga Desa Narasaosina dan Desa Waiburak diduga dipicu sengketa batas tanah yang berkaitan dengan klaim lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih hingga menewaskan tiga orang.
Sengketa Tanah Diduga Jadi Pemicu Bentrokan Warga
Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) B Pelopor Satuan Brimob Polda NTT AKP Antonio Cortareal menjelaskan bentrokan bermula dari persoalan batas tanah antarwarga. Menurut Antonio, kedua pihak memiliki klaim berbeda terkait lahan yang disebut berkaitan dengan rencana pembangunan Kopdes Merah Putih.
“Masalah batas tanah dan klaim sepihak lokasi tanah untuk Kopdes Merah Putih,” ujar Antonio saat memberikan keterangan, Minggu (19/7/2026). Hingga kini, aparat masih mendalami akar persoalan untuk mengetahui secara jelas status lahan yang menjadi sumber konflik. Antonio juga belum menjelaskan sejauh mana rencana pembangunan Kopdes Merah Putih di wilayah tersebut berjalan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Aparat Tambah Pengamanan Setelah Kerusuhan Meluas
Pasca bentrokan, aparat keamanan langsung memperkuat penjagaan di wilayah Adonara Timur. Satu peleton personel dari Markas Komando Brimob Maumere ikut diterjunkan untuk membantu pengamanan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah konflik kembali meluas dan menjaga situasi tetap kondusif.
Aparat juga terus memantau kondisi warga yang terdampak akibat kerusuhan tersebut. Pemerintah daerah bersama pihak keamanan berupaya meredakan ketegangan antara kedua kelompok. Selain korban jiwa, kerusakan rumah warga menjadi dampak besar dari bentrokan yang kembali terjadi di wilayah tersebut.
Konflik Tanah Flores Timur Pernah Muncul Sebelumnya
Persoalan antara Desa Narasaosina dan Desa Waiburak sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Konflik serupa juga muncul pada Maret 2026 lalu. Saat itu, isu pembangunan Kopdes Merah Putih ikut muncul dalam pembahasan publik setelah bentrokan terjadi.
Namun, Kementerian Koperasi membantah bahwa pembangunan Kopdes Merah Putih menjadi penyebab konflik antarwarga. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan bentrokan tersebut berkaitan dengan sengketa tanah ulayat yang sudah berlangsung sejak lama.
“Konflik yang terjadi antar kedua desa tidak terkait dengan pembangunan Kopdes Merah Putih. Ini adalah konflik lama yang dipicu sengketa tanah ulayat turun temurun,” ujar Zabadi.
Kemenkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Tak Dibangun di Lahan Sengketa
Kementerian Koperasi menegaskan pemerintah memiliki aturan ketat terkait pembangunan fasilitas Kopdes Merah Putih. Ahmad Zabadi menjelaskan pemerintah hanya menggunakan lahan dengan status clean and clear atau bebas dari sengketa. Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang pendataan aset tanah dan bangunan untuk mempercepat pembangunan fasilitas koperasi desa.
Menurut Zabadi, pemerintah tidak akan membangun fasilitas koperasi di lokasi yang masih memiliki persoalan hukum atau klaim kepemilikan. Ia juga memastikan belum ada pembangunan fisik Kopdes Merah Putih di wilayah Desa Narasaosina maupun Desa Waiburak.
Pemerintah Dalami Penyebab Bentrokan Flores Timur
Kementerian Koperasi bersama Pemerintah Provinsi NTT terus berkoordinasi untuk mendapatkan informasi terbaru terkait konflik tersebut. Pemerintah ingin memastikan persoalan yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Sementara itu, aparat keamanan masih menjaga wilayah Adonara Timur untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kasus bentrokan ini menjadi perhatian karena melibatkan persoalan tanah yang sensitif bagi masyarakat setempat. Pemerintah berharap kedua pihak dapat menyelesaikan masalah melalui jalur hukum dan dialog.
