Pemkab Pidie meluncurkan Pariwara Antikorupsi 2026 sebagai langkah memperkuat budaya antikorupsi serta membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan peluncuran berlangsung melalui apel bersama di halaman Kantor Bupati Pidie, Senin (3/8/2026). Sekretaris Daerah Pidie, Drs. Samsul Azhar, memimpin kegiatan tersebut mewakili Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, SH., MH.

Melalui program ini, Pemkab Pidie ingin mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat agar memiliki kesadaran lebih tinggi dalam mencegah berbagai bentuk praktik korupsi.

FAKTA HITAM akan mengulas langkah Pemkab Pidie dalam meluncurkan Pariwara Antikorupsi 2026 serta komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Pariwara Antikorupsi 2026 Jadi Gerakan Bersama di Pidie

Dalam sambutan Bupati Pidie yang disampaikan Sekda Samsul Azhar, pemerintah menegaskan bahwa jabatan dan tugas dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Pemerintah daerah menilai pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat tercipta melalui aparatur yang memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Samsul Azhar menjelaskan bahwa Pariwara Antikorupsi bukan sekadar acara simbolis, melainkan gerakan bersama untuk membangun kebiasaan positif dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat.

Menurutnya, nilai kejujuran, transparansi, serta keberanian menolak tindakan yang merugikan negara harus terus ditanamkan kepada seluruh pihak.

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

ASN Pidie Diajak Perkuat Integritas dalam Pelayanan Publik

Pemkab Pidie menempatkan ASN sebagai salah satu bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai pelayan masyarakat, ASN memiliki peran besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Melalui kampanye antikorupsi ini, pemerintah berharap setiap aparatur mampu menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kewenangan. Sikap profesional dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik.

Sekda Pidie juga mengajak seluruh pegawai pemerintah agar tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menerapkan nilai moral dalam setiap pekerjaan.

Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Pencegahan melalui pendidikan karakter dan perubahan budaya kerja juga menjadi langkah penting.

Baca Juga: Geger! Eks Kepala Unit Bank di Jimbaran Dituntut 7,5 Tahun Dalam Dugaan Korupsi KUR

Lomba Video Pendek Jadi Cara Kreatif Kampanyekan Antikorupsi

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Pidie turut mengumumkan lomba video pendek bertema Pariwara Antikorupsi. Program ini menjadi salah satu cara pemerintah menyampaikan pesan pencegahan korupsi dengan pendekatan yang lebih kreatif.

Lomba tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menyuarakan pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui karya visual.

Pemerintah berharap pesan antikorupsi tidak hanya berhenti di lingkungan kantor pemerintahan, tetapi juga menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kampanye ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran bahwa menjaga pemerintahan bersih merupakan tugas bersama.

#TAPUGA_PIDIE_BEBAS_KORUPSI Jadi Semangat Baru Pemerintah Daerah

Peluncuran Pariwara Antikorupsi Kabupaten Pidie Tahun 2026 mengusung tema #TAPUGA_PIDIE_BEBAS_KORUPSI dan #TULAK_BEURAMPHAK.

Kedua tema tersebut menjadi simbol ajakan bagi seluruh elemen daerah untuk bersama-sama menolak segala bentuk tindakan korupsi.

Setelah acara peluncuran, Sekda Pidie bersama Inspektur Kabupaten Pidie, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dan ASN melakukan penandatanganan Deklarasi Antikorupsi.

Melalui deklarasi tersebut, para pejabat dan pegawai pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Deklarasi Antikorupsi Tegaskan Komitmen Pidie Bersih

Penandatanganan Deklarasi Antikorupsi menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan Pariwara Antikorupsi 2026. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab Pidie dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terpercaya.

Pemerintah daerah berharap gerakan ini mampu memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dengan mendukung transparansi serta melaporkan jika menemukan tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Dengan adanya program ini, Pemkab Pidie ingin membangun budaya antikorupsi yang tidak hanya muncul saat kampanye berlangsung, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kabupaten Pidie yang memiliki pelayanan publik berkualitas, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.